Survei Polling Institute: Abolisi–Amnesti Tom Lembong dan Hasto Tidak Ganggu Harmoni Prabowo–Jokowi

Survei Polling Institute: Abolisi–Amnesti Tom Lembong dan Hasto Tidak Ganggu Harmoni Prabowo–Jokowi

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Dok )

Mayoritas publik tidak melihat adanya guncangan dalam hubungan Presiden RI Prabowo Subianto, dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pasca kebijakan pemberian abolisi dan amnesti kepada eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

Hal ini berdasarkan hasil survei nasional lembaga Polling Institute. Dalam survei yang digelar pada 4–7 Agustus 2025 itu, sebanyak 52,1 persen responden menyatakan tidak percaya (28,3 persen kurang percaya dan 23,8 persen tidak percaya sama sekali) terhadap anggapan bahwa hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis pasca kebijakan tersebut.

Sementara itu, yang menyatakan percaya hanya 23,2 persen (3,6 persen sangat percaya dan 19,6 persen cukup percaya). Adapun sisanya, 24,8 persen, memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei Polling Institute dilakukan dalam rentang 4–7 Agustus 2025 dengan melibatkan 1.206 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.

“Temuan ini mengindikasikan bahwa publik melihat hubungan Prabowo dan Jokowi relatif stabil, meskipun muncul kebijakan yang berpotensi menimbulkan tafsir politik seperti pemberian abolisi dan amnesti,” kata Peneliti Utama Polling Institute, Kennedy Muslim, saat memaparkan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu (24/8/2025).

kas138 daftar

Garut Diguncang Gempa, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif

Garut Diguncang Gempa, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif

Ilustrasi gempa

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Minggu (24/8/2025) pukul 14.13 WIB.

Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto, menjelaskan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini berkekuatan M2,4. Episenter terletak pada koordinat 7,13 LS dan 107,81 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 13 km barat laut Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada kedalaman 5 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” kata Hartanto, Minggu.

Hartanto menambahkan, berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Leles dan Kadungora dengan Skala Intensitas II MMI. Namun, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

“Hingga pukul 14.38 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hartanto mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” ujarnya.

slot online

Ditjen PHU Kemenag Bakal Dihapus jika BP Haji Jadi Kementerian

Ditjen PHU Kemenag Bakal Dihapus jika BP Haji Jadi Kementerian

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina

 Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) akan dihapus bila Kementerian Haji dan Umrah telah disahkan.

Menurutnya, kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan haji dan umrah akan otomatis menyesuaikan Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah bila telah disahkan, termasuk keberadaan Ditjen di Kemenag.

Kalau kaitannya itu, dengan otomatis maka nanti akan ada penyesuaian, karena pada saat hari ini Kementerian Haji dan Umrah itu kan sudah berdiri sendiri,” terang Selly saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2025).

“Maka (Ditjen PHU) di Kemenag otomatis harus dilepas, sudah tidak ada lagi yang menyangkut dengan namanya Dirjen PHU,” imbuhnya.

Anggota Panja RUU Haji dan Umrah ini mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengatur dan mengoordinasikan keberadaan Kementerian Haji dan Umrah.
Termasuk, kata dia, kepemilikan aset, sumber daya manusia (SDM), hingga keberadaan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag. 

“Nah, bentuknya nanti seperti apa, Menpan RB juga harus melakukan penyesuaian itu,” ujar Selly.

link slot gacor

Gubernur Pramono Gelar Rapat Soal Kemacetan Horor di TB Simatupang, Ini Hasilnya

Gubernur Pramono Gelar Rapat Soal Kemacetan Horor di TB Simatupang, Ini Hasilnya

Kemacetan di TB Simatupang

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membahas solusi kemacetan parah di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan rapat tersebut menghasilkan sejumlah instruksi serta langkah strategis untuk mengurai kepadatan lalu lintas.

“Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi,” ujar Yustinus, Minggu (24/8/2025).

“Beliau telah mengarahkan beberapa langkah yang akan segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

kingslot gacor

Breaking News! Kebakaran Landa Permukiman Padat di Cipinang Cempedak Jaktim, 10 Unit Damkar Dikerahkan

Breaking News! Kebakaran Landa Permukiman Padat di Cipinang Cempedak Jaktim, 10 Unit Damkar Dikerahkan

Kebakaran di Cipinang Cempedak, Jaktim (Foto: Ist/Refi Sandi)

 Permukiman padat di Jalan Kebon Nanas Selatan 1 RT 12/RW 8, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, terbakar pada Minggu (24/8/2025) pukul 15.27 WIB.

Dalam video amatir yang dilihat iNews Media Group, terlihat asap hitam membubung tinggi ke udara dari lokasi kebakaran di tengah petugas damkar yang tengah berjibaku memadamkan api.

“Situasi proses pemadaman (merah),” kata Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Abdul Wahid, saat dikonfirmasi, Minggu.

Abdul menyebut, puluhan unit damkar dan personel dikerahkan dalam proses pemadaman.

“Pengerahan 10 unit damkar dan 50 personel,” katanya.

kera4d

Sampai Kapan Diskon Listrik PLN 50 Persen Berlaku? Yuk, Klaim Diskonnya Sekarang

Sampai Kapan Diskon Listrik PLN 50 Persen Berlaku? Yuk, Klaim Diskonnya Sekarang

Sampai kapan diskon listrik PLN 50 persen berlaku? Yuk, klaim diskonnya sekarang

Sampai kapan diskon listrik PLN 50 persen berlaku? Yuk, klaim diskonnya sekarang!

Program diskon tambah daya listrik sebesar 50% dari PT PLN (Persero) masih bisa dimanfaatkan masyarakat hingga Jumat, 23 Agustus 2025. Promo bertajuk Energi Kemerdekaan ini digelar untuk menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus meringankan biaya listrik pelanggan.

Promo ini dimulai sejak 10 Agustus 2025 dan menawarkan potongan harga signifikan. Sebagai contoh, pelanggan dengan daya awal 450 VA yang ingin menambah daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625 dari tarif normal Rp7.025.250, sehingga hemat lebih dari Rp3,5 juta.

Program ini berlaku untuk seluruh pelanggan tegangan rendah di semua golongan tarif satu fasa, dengan ketentuan:

Daya awal antara 450 VA hingga 5.500 VA.

Tambah daya maksimal sampai 7.700 VA.

Pelanggan sudah terdaftar sebelum 1 Agustus 2024.

Minimal sudah melakukan 1 kali pembelian token listrik atau pembayaran tagihan via PLN Mobile.

Setiap akun PLN Mobile maksimal menggunakan 4 e-voucher.

BP dibayar penuh di muka, UJL dapat dicicil sampai 12 kali (khusus pascabayar).

Tidak ada penurunan daya minimal 1 tahun setelah tambah daya.

Program tidak berlaku untuk penguatan jaringan, perubahan fasa, tarif, atau jenis layanan lain.

Cara Klaim Diskon

Masuk ke aplikasi PLN Mobile (tersedia di App Store dan Play Store).

Pilih menu Kelistrikan → Ubah Daya dan Migrasi → Buat Permohonan.

Masukkan ID pelanggan dan tentukan besaran daya tambahan.

Gunakan e-voucher diskon yang diterima di menu Reward.

Tekan Kirim Permohonan untuk menyelesaikan proses.

kas138

Jembatan Timbang Tak Ampuh Atasi Masalah Truk Over Kapasitas

Jembatan Timbang Tak Ampuh Atasi Masalah Truk Over Kapasitas

Saat ini tingkat kepatuhan pengemudi truk masuk ke jembatan timbang terus menurun.

 Kementerian Perhubungan menilai jembatan timbang kurang efektif dalam menangani masalah truk Over Dimension Over Load (ODOL). Saat ini tingkat kepatuhan pengemudi truk masuk ke jembatan timbang terus menurun.

Bahkan dari sebelumnya tingkat kepatuhan truk masuk jembatan timbang sebesar 0,5 persen, saat ini turun menjadi 0,3 persen saja. Kondisi inilah yang akhirnya dinilai kurang efektif penggunaan jembatan timbang untuk pemberantasan truk ODOL.

“Dari data yang kita dapatkan hanya 0,3% saja yang masuk ke jembatan timbang. Tapi saat ini ketika kita melakukan sosialisasi terkait dengan over dimension over loading malah turun,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, dalam media briefing di Kemenhub, Kamis (21/8/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini Kemenhub memiliki formula baru dalam rangka penertiban truk ODOL di jalan raya. Salah satunya dengan menggunakan teknologi Weight in Motion (WIM).

Lewat teknologi ini, muatan barang hingga bobot berat truk dapat terdeteksi tanpa harus ditimbang. Namun ada kamera pengawas yang mampu menerjemahkan muatan truk di jalan raya, apakah masuk dalam kategori ODOL atau tidak.

“Memang Pak Menteri Dudy kemarin menyampaikan bila perlu jembatan timbang tersebut ditutup. Karena itu efektivitasnya hanya 0,3 persen. Tapi kita akan melakukan terobosan dengan WIM tadi, tetap bisa menindak tanpa harus masuk jembatan timbang,” kata Aan.

Aan menambahkan, penegakan hukum ODOL ke depan yang berlaku akan berbasis teknologi IT, seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Hal ini menurut Aan, menjadi salah satu cara meminimalisir pungutan liar (pungli).

“Basisnya untuk ETLE di bidang penegakan hukum over load, kita harus menggunakan alat timbang yang bisa menilai sambil gerak,” tutur Aan.

kas138

Industri Hijau Jadi Kebutuhan Mendesak, Bukan Sekadar Tren

Industri Hijau Jadi Kebutuhan Mendesak, Bukan Sekadar Tren

Transformasi industri hijau bukan hanya sebuah tren.

Transformasi industri hijau di Indonesia terus berjalan, di mana setiap industri harus konsisten menjalankan praktik ramah lingkungan, efisiensi energi, serta inovasi berkelanjutan.

“Transformasi industri hijau bukan hanya sebuah tren, tetapi kebutuhan mendesak bagi masa depan Indonesia. Kami mengapresiasi perusahaan seperti TPL yang mampu menunjukkan komitmen nyata dalam efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Prestasi ini kami harap menjadi inspirasi bagi industri lain,” ujar Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Apit Pria Nugraha, Kamis (21/8/2025).

Industri hijau juga menjadi bagian dari skenario utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang punya peran strategis dalam mendukung komitmen nasional untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.

Kemenperin mengungkapkan bahwa sektor industri di Indonesia memiliki target ambisius, yaitu mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, satu dekade lebih cepat dari target nasional.

https://descargaton.com

BI Turunkan Suku Bunga, Langkah Kawal Ekonomi Prabowo

BI Turunkan Suku Bunga, Langkah Kawal Ekonomi Prabowo

Gubernur BI Soal Penurunan Suku Bunga.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan penurunan suku bunga merupakan salah satu cara BI dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo. Hal tersebut juga untuk menjaga stabilitas Rupiah. 

“Kami di Bank Indonesia sebagai bagian dari NKRI, terus menjalin sinergi yang sangat kuat dengan pemerintah untuk mendukung program-program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” tutur Perry dalam Rapat Kerja menyampaikan Pokok-Pokok RUU APBN 2025 di DPR RI Kamis (21/8/2025).

Adapun Perry menyampaikan lima langkah utama yang telah dan akan dilakukan BI dalam Rapat Kerja di DPR.

Langkah pertama, sejak September 2024, BI telah menurunkan BI Rate sebanyak lima kali, dengan total 125 basis poin, sehingga berada di level 5 persen, menjadikannya yang terendah sejak 2022.

BI akan terus mengamati ruang untuk penurunan lebih lanjut guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan menurunkan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang saat ini berada di 6,4 persen.

Di tengah gejolak global, BI secara aktif melakukan intervensi di pasar offshore (Non-Delivery Forward/NDF) dan domestik untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Berkat upaya tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS berhasil menguat dari Rp17.300 pada 2 April 2025 menjadi Rp16.250.

Selain itu, Perry mengungkapkan bahwa BI telah membeli SBN senilai Rp186 triliun, tidak termasuk untuk debt switching, dan akan terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk melanjutkan langkah ini.

BI juga memberikan insentif likuiditas sebesar Rp384 triliun kepada perbankan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas yang mendukung program Asta Cita.

slot gacor 777

OJK Catat 3 Bank Tutup di 2025, Berikut Daftarnya

OJK Catat 3 Bank Tutup di 2025, Berikut Daftarnya

Daftar Bank Tutup

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Hingga Agustus 2025, sudah tiga BPR yang resmi ditutup, terbaru PT BPR Disky Suryajaya di Deliserdang, Sumatra Utara.

Pencabutan izin usaha PT BPR Disky Suryajaya ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-58/D.03/2025 yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2025.

OJK menegaskan pencabutan izin usaha BPR merupakan bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan serta proses likuidasi PT BPR Disky Suryajaya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan menyusul pencabutan izin usaha bank tersebut oleh OJK pada Selasa (19/8/2025).

LPS memastikan seluruh simpanan nasabah BPR Disky Suryajaya akan dibayar sesuai ketentuan. Proses rekonsiliasi dan verifikasi data dilakukan maksimal 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha, dengan dana pembayaran berasal dari LPS.

Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto mengimbau nasabah tetap tenang dan tidak terprovokasi pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan klaim dengan imbalan tertentu.

kera4d