Cara mengecilkan suara alarm token listrik biar tidak berisik. Bagi pengguna listrik prabayar, suara alarm dari token listrik tentu sudah tidak asing lagi. Alarm ini berfungsi sebagai peringatan ketika pulsa listrik hampir habis. Bagi sebagian orang, bunyi alarm yang keras justru bisa mengganggu kenyamanan, apalagi di lingkungan perumahan yang tenang.
Untungnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengecilkan bahkan mematikan suara alarm token listrik tanpa mengganggu fungsinya. Berikut panduannya.
1. Cara Mengecilkan Suara Alarm Token Listrik
Dilansir dari situs resmi PLN, alarm token listrik dapat diatur volumenya melalui kombinasi tombol pada meteran prabayar. Lakukan langkah-langkah berikut ini.
Tekan salah satu tombol di meteran listrik.
Masukkan angka 456 diikuti dengan batas minimal daya yang diinginkan.
Contoh: jika batas minimal daya yang diinginkan adalah 5 kWh, tekan 45605.
Lalu tekan tombol Enter.
Dengan pengaturan ini, alarm akan berbunyi ketika penggunaan listrik mencapai batas minimal yang sudah ditentukan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, diskon listrik 50 persen merupakan bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan setia sekaligus dukungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Dihadirkan untuk memberikan pengalaman penggunaan listrik yang lebih nyaman melalui kemudahan tambah daya,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulisnya dikutip, Jakarta.
Melalui program diskon tambah daya listrik 50 persen, pelanggan dapat menghemat biaya signifikan. Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin meningkatkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp 3.512.625, dari tarif normal Rp 7.025.250.
Promo ini berlaku bagi seluruh pelanggan tegangan rendah di semua golongan tarif satu fasa dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 VA.
Syaratnya, pelanggan sudah terdaftar sebagai pengguna PLN sebelum 1 Agustus 2024. Darmawan menambahkan, pengajuan tambah daya dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile.
BSU disalurkan melalui Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Bagi penerima BSU yang tidak memiliki bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia
Penyaluran BSU melalui rekening bank Himbara diklaim rampung, sementara jadwal pengambilan BSU di kantor pos diperpanjang. Terakhir kali, Pos Indonesia mengumumkan bahwa batas akhir pengambilan BSU 2025 di kantor pos diperpanjang sampai 12 Agustus 2025.
“Update Terbaru BSU! Buat kamu yang belum sempat ambil BSU, tenang. Sekarang diperpanjang sampai 12 Agustus 2025!” tulis akun resmi Pos Indonesia di X/Twitter, @PosIndonesia, dikutip Okezone.
Penyaluran BSU sangat bermanfaat bagi pekerja. Karena dinilai efektif dan berhasil, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji kelanjutan program BSU 2025 untuk kuartal III dan IV.
“BSU sepertinya akan terus berjalan karena pelaksanaannya efektif. Jadi akan dilanjutkan pada triwulan III dan IV,” ujar Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Riznaldi Akbar.
Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menjadi sorotan publik. (Foto: Okezone.com/MPI)
Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari isu soal tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan, hingga video yang menampilkan dirinya seolah-olah menyebut guru sebagai beban negara.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyatakan guru sebagai beban negara. Ia menyebut potongan video yang beredar di media sosial adalah hoaks yang merupakan hasil rekayasa digital atau deepfake.
“Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoaks. Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara,” tegas Sri Mulyani.
Berikut fakta-fakta menarik terkait Sri Mulyani yang sedang disorot publik, Sabtu (23/8/2025):
1. Beredar Video Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara
Video viral yang menuding Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara ternyata merupakan hasil manipulasi.
Rekaman tersebut diambil dari pidato Menteri Keuangan dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025. Potongan video itu kemudian disebarkan dengan tambahan narasi bahwa guru adalah beban negara.
Padahal, dalam pidato aslinya, Sri Mulyani berbicara tentang tantangan dalam klaster anggaran pendidikan, khususnya terkait gaji tenaga pendidikan.
2. Penjelasan Sri Mulyani
Sri Mulyani menyatakan, video yang beredar di media sosial adalah hoaks hasil rekayasa digital atau deepfake.
“Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoaks. Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara,” tegas Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya.
3. Video Bikin Heboh
Video hasil editan itu tersebar lewat sejumlah akun di media sosial dan langsung memicu komentar negatif warganet. Namun, tak sedikit pula pengguna yang meragukan keaslian rekaman tersebut.
Verifikasi dari Grok, kecerdasan buatan milik X, turut membantah klaim tersebut. Saat ditelusuri, Grok menegaskan Sri Mulyani tidak pernah mengucapkan pernyataan bahwa guru adalah beban negara.
“Tidak, Sri Mulyani tidak secara langsung mengatakan ‘guru adalah beban negara’. Dalam pidatonya di KSTI ITB (7 Agustus 2025), ia menyatakan gaji guru dan dosen rendah sebagai ‘tantangan bagi keuangan negara’, sambil mempertanyakan apakah beban sepenuhnya ditanggung APBN atau melibatkan partisipasi masyarakat. Pernyataan ini menuai kritik karena dianggap kurang empati,” tulis Grok.
4. Gaji DPR Dikaitkan dengan Sri Mulyani
Istana, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, buka suara soal tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan.
Dengan adanya tunjangan ini, total penghasilan anggota DPR—mulai dari gaji pokok hingga berbagai fasilitas tambahan—mencapai lebih dari Rp100 juta setiap bulannya.
Prasetyo Hadi pun meminta agar persoalan ini ditanyakan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Ya makanya tanyakan ke Bu Menkeu. Kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata,” katanya.
Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp17.000 ke Rp1.779.000.
Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.
Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.
Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.
Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Sabtu (23/8/2025):
“Bagaimana konsep Indonesia Incorporated yang dicanangkan Presiden Prabowo diwujudkan melalui kerja sama pemerintah, pengusaha, media, dan UMKM,” ujar Airlangga dalam sambutannya pada pembukaan acara Pesta Rakyat untuk Indonesia di Smesco Convention Hall, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Dia mengatakan kolaborasi strategis antara para pemangku kepentingan sangat penting demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen di tahun ini.
“Kita lihat kenaikan investasi Rp924 triliun, impor barang modal naik 32,5 persen secara tahunan, dan belanja modal pemerintah naik 17,94 persen secara tahunan,” kata Airlangga.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Sampoerna yang dinilai konsisten membuka peluang bagi UMKM di Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sampoerna, yang hingga kini terus berkomitmen berkolaborasi dengan berbagai korporasi lain untuk membina, mendukung, dan menumbuhkan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman.
UMKM Indonesia selama ini menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Melalui gelaran Pesta Rakyat 2025, pemerintah, swasta, dan BUMN berharap pelaku usaha kecil semakin terdorong untuk berkembang, masuk pasar global, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kehadiran jalan tol dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya transportasi.
“Karena diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar wilayah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru,” kata Dody dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi mulai dari Gending hingga Besuki terbagi dalam 3 seksi, yakni Seksi 1 Gending-Kraksaan sepanjang 12,88 km dengan progres konstruksi hingga 25 Juli 2025 telah mencapai 89,97%, Seksi 2 Kraksaan-Paiton sepanjang 11,20 km telah mencapai 97,18%, dan Seksi 3 Paiton-Besuki telah mencapai 76,26%.
Diharapkan, dengan selesainya pembangunan ruas tol ini akan mempersingkat waktu tempuh dari arah Probolinggo menuju Besuki yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 km per jam.
Menurut Sri Mulyani, target tersebut tergolong tinggi dan akan ditopang oleh cukai hasil tembakau serta ekstensifikasi barang kena cukai.
“Untuk Bea Cukai, Komisi XI sudah berkali-kali membahas dengan kita sehingga sangat paham. Targetnya Rp334 triliun, ini cukup tinggi. Tentu sangat ditopang oleh cukai hasil tembakau namun juga ekstensifikasi barang kena cukai,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Jumat (22/8/2025).
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan mengintensifkan bea masuk seiring dengan dinamika perdagangan internasional yang cepat berubah.
Dia menjelaskan, kecenderungan global saat ini adalah penurunan tarif bea masuk, sementara bea keluar lebih diarahkan untuk mendukung hilirisasi produk.
Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka, Bos Buruh Kaget: Selalu Digoda Uang
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal menanggapi status penetapan tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Said Iqbal mengatakan, Noel sapaan akrab Wamenaker, belakangan juga tengah melakukan penanganan sejumlah kasus yang berkaitan dengan pelanggaran perusahaan terhadap pekerja. Misalnya, penahanan ijazah, magang bertahun-tahun, hingga aspirasi ojek online terkait potongan mencekik aplikator.
“Sebagai seorang sahabat bang Noel, saya prihatin dan terkejut, bagaimana Noel yang kita tahu, banyak membantu kasus-kasus buruh, seperti kasus ijazah, magang, sampai diduga memeras pengusaha yang akan mengurus K3,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Sebagai aktivis buruh, Said Iqbal mengaku memang ketika berhadapan dengan penanganan pelanggaran perusahaan-perusahaan besar banyak iming-iming yang ditawarkan agar kasus tidak membesar. Perlakuan serupa menurutnya tidak jauh berbeda ketika perusahaan berhadapan dengan seorang pejabat.
“Saya ingin mengatakan memang, setiap pejabat atau aktivis buruh, kalau berhadapan pelanggaran perusahaan besar, itu selalu digoda sejumlah uang,” tambahnya.
Perum BULOG berpartisipasi dalam Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025.
Perum BULOG berpartisipasi dalam Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang digelar di Smesco Indonesia, Jakarta, pada 22–23 Agustus 2025. Acara ini menjadi bagian dari perayaan 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia sekaligus dukungan nyata terhadap pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan nasional.
Festival ini resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman. Ribuan masyarakat, pelaku UMKM, serta mitra strategis turut memeriahkan jalannya kegiatan.
Turut hadir Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“BULOG akan terus hadir di tengah masyarakat, baik melalui program beras SPHP sebagai solusi terjangkau, maupun produk premium Befood untuk segmen menengah atas. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia,” kata Ahmad Rizal Ramdhani.
Dalam kesempatan ini, BULOG menegaskan peran strategisnya sebagai penyedia pangan pokok nasional. Melalui beras SPHP, BULOG menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat untuk memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau.
