Nantinya, sebagai kepala badan baru, Budiman Sudjatmiko akan diberikan 2 wakil khusus. Dari dokumen yang terima CNBC Indonesia, wakil Budiman a.l. Nanik Sudaryati Deyang yang ditunjuk menjadi Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Iwan Sumule Wakil II sebagai Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
“Saya dapat dari penjelasan beliau (Prabowo) ada dua wakil karena badan ini akan mensinkronkan pertama-tama membuat dan menyusun perencanaan progam pengentasan kemiskinan di banyak kementerian dan lembaga setidaknya minimal ada 16 kementerian yang nanti, concern kemiskinan dengan berbagai macam tingkatan yang beragam dan kita ingin sinkronkan,” papar Budiman, Selasa (22/10/2024).
Budiman pun menegaskan setelah pelantikan dirinya dan wakilnya, perhatian pertama badan baru ini adalah mengenai data orang miskin di Indonesia dan kedua, soal kategori orang miskin.
“Insyaallah nanti kalau misalnya setelah dilantik pertama concern pribadi tentu banyak tentang kemiskinan tapi tunggu saja rapat paripurna kabinet arahan dari beliau (Prabowo),” paparnya.
“Saya baru tahu hari ini, baru aja, sebagai penasihat presiden bidang kesehatan nasional,” ujar Terawan, Selasa (22/10/2024).
Presiden Prabowo Subianto sedianya akan melantik Ketua Mahkamah Agung, sejumlah kepala badan, staf khusus hingga penasihat presiden di Istana Negara Jakarta, pagi ini, Selasa (22/10/2024).
Acara pelantikan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan didahului pengambilan sumpah secara beruntun dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Badan Penyelenggaraan Haji, Badan Pengelola Investasi Daya Anggata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan sejumlah ketua hingga wakil badan lainnya.
Berikut ini daftar lengkap tokoh-tokoh yang dilantik Presiden Prabowo hari ini:
Ketua Mahkamah Agung
Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Utusan Khusus Presiden
1. H. Muhamad Mardiono, B.A. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
2. H. Setiawan Ichlas Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan
3. K.H. Miftah Maulana Habiburrahman, S.Pd. sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan
4. Dr. (HC.) H. Raffi Farid Ahmad Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
5. H. Ahmad Ridha Sabana, S.E., M.B.A., Ph.D. sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
6. Prof. Mari Elka Pangestu, M.Ec., Ph.D. Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan
7. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc. Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
Penasihat Khusus Presiden
1. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. Penasihat Khusus Presiden urusan Haji
2. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. Penasihat Khusus Presiden urusan Energi
3. Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi
4. Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional
5. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional
6. Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi
Staf Khusus Presiden
YovieWidianto
Staf Khusus Presiden Badan Penyelenggara Haji
1. K.H. Moch. Irfan Yusuf Kepala Badan Penyelenggara Haji
2. Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
1. H. Muliaman Darmansyah Hadad, S.E., M.P.A., Ph.D. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
2. Dr. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, M.Eng. Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
1. Budiman Sudjatmiko, M.A., M.Phil. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
2. Nanik Sudaryati Deyang Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
3. Ir. Iwan Sumule Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
1. Dr. Haikal Hassan, S.T., M.T. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Dr. Ir. Afriansyah Noor, M.Si., IPU. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
Aris Marsudiyanto Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
Usai keputusan CIU itu, Adrian dilarang menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan. Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.
Adrian Gunadi dan kawan-kawan juga dihadapi dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan. Dengan ini, OJK bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) akan memproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
OJK juga memblokir rekening perbankan atas nama Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, OJK juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum,” sebagaimana tertulis dalam keterangan resmi, Senin, (21/10/2024).
OJK juga akan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Lantas, siapa sebenarnya Adrian Gunadi? Berikut profilnya dirangkum dari berbagai sumber.
Profil Adrian Gunadi
Sejak Oktober 2015, Adrian Gunadi telah memegang peranan penting sebagai Co-Founder dan CEO Investree, mengemban tanggung jawab kepemimpinan selama 8 tahun 4 bulan. Sebelum terjun ke dunia fintech P2P lending, ia menapaki karier di sektor perbankan.
Merujuk pada laman linked innya, karir di perbankan ini ia mulai sejak tahun 1998 hingga 2022, dimana ia menjabat sebagai manajer produk kas dan perdagangan di Citi Bank.
Alumni S1 Universitas Indonesia, jurusan akunting angkatan 1995, Adrian Gunadi melanjutkan pendidikan dengan meraih gelar master of Business Administration (MBA) di Rotterdam School of Management, Erasmus University, dari 2002 hingga 2003.
Kembali ke pangkuan perbankan pada tahun 2005, ia mengemban peran sebagai ahli struktur produk di Standard Chartered Bank, Dubai, Uni Emirat Arab (UAE), hingga tahun 2007.
Dari 2007 hingga 2009, Adrian Gunadi bertugas sebagai kepala perbankan syariah di Permata Bank di Indonesia. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan perjalanan karier dengan mengepalai divisi retail banking di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dari Juni 2009 hingga September 2015.
Usai masa baktinya di Investree sejak 2015, Adrian Gunadi mengundurkan diri pada 2024. Hal ini sebagaimana diketahui melalui salinan surat pengunduran diri Adrian yang diperoleh DealStreetAsia, dikutip Selasa (30/1/2024).
Dalam suratnya, ia menegaskan keputusan resign itu tidak dapat dibatalkan. Adrian juga dikabarkan tidak menuntut apapun dari perusahaan fintech P2P lending tersebut.
Adrian yang juga salah satu pendiri Investree mundur di tengah tingginya angka kredit macet perusahaan. Dikabarkan sebelumnya, kredit macet perusahaan penyedia pinjol Peer to Peer (P2P) lending itu tercatat naik signifikan. Selain itu perusahaan juga sedang menjalani sidang gugatan yang diajukan sejumlah lender terkait wanprestasi.
Dari jejeran menteri yang kekayaannya tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, ada satu hal yang menarik perhatian: yang tercatat sebagai menteri terkaya di kabinet ini ternyata juga merupakan pemilik motor Honda Beat.
Dengan total kekayaan mencapai Rp 2,67 triliun, Sakti Wahyu Trenggono duduk di puncak daftar ini. Sumber kekayaannya datang dari tanah, bangunan, serta surat berharga senilai Rp 2,23 triliun. Menariknya, di antara deretan aset mewahnya, ia memiliki Honda Beat Solo keluaran 2018 yang nilainya hanya Rp 3,25 juta. Sebuah kontras yang mencolok, namun tampaknya, nostalgia dan kesederhanaan memang punya tempat di garasinya.
Wahyu Trenggono menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sejak Desember 2020 menggantikan Edhy Prabowo di era Kabinet Indonesia Maju. Dia terpilih kembali menempati posisi yang sama di era Prabowo Subianto.
Wahyu adalah pernah menjadi komisaris di perusahaan telekomunikasi PT Tower Bersama Tbk dan PT Merdeka Copper Gold, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Merujuk laporan tahunan 2023, sebesar 0,29% saham Tower Bersama dipegang PT Solu Sindo Kreasi Pratama yang dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar.
Di posisi berikutnya, ada Erick Thohir dengan kekayaan Rp 2,31 triliun dan Airlangga Hartarto yang memiliki Rp 411,67 miliar.
Sementara, di ujung skala, Yuzril Iza Mahendra membawa kekayaan yang lebih ramping. Namun, posisinya menunjukkan pentingnya peran strategis meski dengan angka kekayaan yang lebih rendah. Tidak ada yang boleh meremehkan kontribusinya, bahkan jika kekayaannya tak semengkilap nama-nama di puncak. Inilah cerita unik Kabinet Prabowo 2024, di mana aset tidak menentukan besar kecilnya peran seorang menteri.
Sebagai catatan, perbedaan kekayaan yang tajam ini mengilustrasikan warna-warni tim Prabowo dalam menavigasi kebijakan negeri. Dari triliunan hingga miliaran, dari motor sederhana hingga mobil mewah, mereka berjanji membuktikan bahwa bukan hanya harta yang menentukan peran dalam memajukan Indonesia. .
Jaringan listrik padam akibat penutupan tak terduga dari delapan pembangkit listrik tenaga batu bara terbesar di pulau itu. Rata-rata disebut sudah bobrok.
Hal ini dibenarkan kepala pasokan listrik di Kementerian Energi Kuba, Lazaro Guerra. Listrik sempat pulih sebentar Minggu, untuk beberapa ratus ribu penduduk, sebelum jaringan listrik padam lagi.
Perlu diketahui, Kuba sendiri hanya menghasilkan sepertiga dari listrik yang dibutuhkannya. Jadi negara itu memperkuat jaringan listrik dengan menyewa tujuh pembangkit listrik terapung dari perusahaan-perusahaan Turki dan juga menambahkan banyak generator bertenaga diesel kecil.
Sementara itu, perusahaan listrik di kota Havana, dalam sebuah laporan portal berita milik pemerintah Cubadebate, menyebut sekitar 89% pelanggan di Havana telah mendapatkan listrik lagi pada Senin sore waktu setempat. Namun, banyak penduduk di luar Havana masih tetap tanpa listrik.
“Tentu saja saya senang!” kata Olga Gomez, seorang ibu rumah tangga berusia 59 tahun di Havana, setelah listrik kembali menyala, dikutip AFP, Selasa (22/10/2024).
“Saya memiliki seorang ibu pikun berusia 85 tahun dan seorang putra autis. Sangat sulit ketika tidak ada listrik,” tambahnya.
Situasi Kuba saat ini masih belum stabil setelah berjuang melawan inflasi yang sangat tinggi dan kekurangan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan air. Presiden Miguel Diaz-Canel memperingatkan Minggu, bahwa pemerintahnya tidak akan menoleransi upaya untuk “mengganggu ketertiban umum”.
Sebelumnya pada Juli 2021, pemadaman listrik memicu luapan kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan warga Kuba turun ke jalan dan meneriakkan slogan-slogan termasuk “Kebebasan!” dan “Kami lapar”.
Warga juga menyuarakan rasa frustrasi atas pemadaman listrik terbaru kali ini, yang melumpuhkan bisnis dan menyebabkan makanan di lemari es menjadi busuk. Puluhan orang turun ke jalan selama akhir pekan di satu lingkungan, memukul-mukul panci dan wajan serta berteriak “Nyalakan lampu”.
Salah satu HP China dilaporkan akan menyematkan ‘Camera Control’ seperti yang ada di iPhone 16, yakni Oppo Find X8 Pro. HP Flagship tersebut dikatakan akan mematrikan tombol ‘Quick Capture’ yang serupa.
Selain itu, seri iPhone 16 yang membawa desain layar lebih besar dengan bodi lebih tipis agaknya juga menginspirasi pabrikan HP Android.
Oppo Find X8 Pro dikatakan akan mengusung layar lebih besar berukuran 6,78-inci dengan lengkungan di sisi nya. Layar itu memiliki refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan maksimum 4.500 nits.
Sementara itu, Find X8 reguler akan mematrikan layar 6,59-inci dengan tampilan OLED yang rata. Refresh rate-nya 120Hz dengan tingkat kecerahan juga 4.500 nits.
Oppo Find X8 dan X8 Pro dikatakan akan meluncur pada 24 Oktober. Bocoran spesifikasinya sudah wara-wiri di internet. Teaser promosi resminya juga sudah mengemuka. Singkap selengkapnya, dikutip dari Gizmochina, Selasa (22/10/2024):
Oppo Find X8
Oppo Find X8 akan menggunakan chipset Dimensity 9400, dilengkapi RAM LPDDR5x dan penyimpanan UFS 4.0. Ponsel ini mematrikan baterai berkapasitas 5.630mAh yang mendukung pengisian daya 80W (kabel) dan 50W (nirkabel).
Kamera depannya 32MP dengan sensor Sony MX615. Sementara kamera utamanya mengusung triple-camera, masing-masing 50MP (OIS, wide), 50MP (ultrawide), dan 50MP (telephoto periskop 3x, OIS).
Model ini dikatakan juga memiliki sertifikasi anti air IP68 dengan lapisan pelindung Corning Gorilla Glass. Opsi RAM/memori yang bisa dipilih masing-masing 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB, serta 16GB/1TB.
Adapun varian warnanya masing-masing Starry Black, Breeze Blue, Light White, dan Bubble Pink.
Oppo Find X8 Pro
Sementara itu, model yang lebih premium Find X8 Pro dikatakan menggunakan chipset Dimensity 9400, dengan RAM LPDDR5x, serta penyimpanan UFS 4.0.
Kapasitas baterainya 5.910mAh dengan kapabilitas pengisian daya 80W (kabel) dan 50W (nirkabel).
Kamera depannya juga 32MP dengan sensor Sony MX615. Lalu kamera belakangnya masing-masing 50MP (OIS, wide), 50MP (ultrawide), 50MP (telephoto periskop 6x, OIS). Tombol ‘Quick Capture’ mirip ‘Camera Control’ pada iPhone 16 secara eksklusif terpatri pada model ini.
Sertifikasi IP68 juga tersemat pada model ini dengan lapisan pelindung Corning Gorilla Glass. Konfigurasi RAM/memori yang tersedia 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB, serta 16GB/1TB. Opsi warnanya Starry Black, Breeze Blue, Light White.
Kedua model ini menyematkan pemindai sidik jari di bawah layar, dual speaker, NFC, serta mengusung sistem operasi Android 15 dengan antarmuka ColorOS 15.
Berbagai bocoran ini belum 100% benar hingga Oppo Find X8 dan X8 Pro diumumkan resmi pada 24 Oktober mendatang. Kita tunggu saja!
Hari ini, Selasa (22/10/2024), saat dijumpai di pelantikan Ketua MA, Kepala Badan hingga Staf Khusus Presiden, Yusril mencoba meluruskan pernyataannya tersebut.
“Ya, semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau Memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998,” tegas Yusril.
Yusril memastikan pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk dokumen yang telah diserahkan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah sebelumnya, juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM.
“Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan pak Natalius Pigai (Menteri HAM) untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran pelanggaran HAM berat di masa lalu,” katanya.
Hal ini, tambahnya, perlu dibahas dan dikoordinasikan bersama-sama. Dia mengaku cukup paham terhadap pengadilan HAM karena dirinya pada waktu itu yang mengajukan UU Pengadilan HAM itu ke DPR.
“Tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pengadilan HAM kita sendiri,” ujarnya.
Di bawah pemerintahan baru ini, dia yakin Presiden Prabowo mempunyai komitmen yang teguh dalam pelaksanaan hukum dan keadilan.
“Percayalah bahwa pemerintah punya komitmen menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Tahun 98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dan pada awal-awal itu, saya juga menjadi menteri kehakiman dan HAM,” tegas Yusril.
Sebelumnya, Yusril menyebut peristiwa 98 bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Menurutnya, tidak ada kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.
“Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat,” kata Yusril.
Yusril menilai setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM. Namun, tidak semua kejahatan termasuk pelanggaran HAM berat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.
Melansir dari Travel Leisure, ada beberapa alasan mengapa Dataran Tinggi Tibet dihindari pesawat komersial sebagai jalur penerbangan, yakni luas wilayah, ketinggian, dan risiko turbulensi. Berikut ulasan lengkapnya.
1. Luas Wilayah
Menurut NASA dan Survei Geologi Amerika Serikat (AS), Dataran Tinggi Tibet memiliki wilayah seluas 465 ribu mil persegi atau sekitar 1.204.344 kilometer persegi. Luas ini diklaim empat kali lipat lebih besar daripada Texas.
Sayangnya, Dataran Tinggi Tibet tidak memiliki tempat pendaratan darurat di tengah luasnya wilayah. Dengan demikian, risiko kecelakaan jika melintas di Dataran Tinggi Tibet bisa semakin tinggi jika terjadi masalah yang memerlukan pendaratan darurat.
Dataran Tinggi Tibet mencakup sejumlah pegunungan besar, termasuk Himalaya dan rumah bagi gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest. Dilaporkan, wilayah ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, yakni dengan ketinggian rata-rata sekitar 14.800 kaki.
Saking tingginya, dataran yang terletak di bagian Barat China ini dijuluki sebagai “atap dunia”.
Meskipun pesawat kerap terbang di atas 30 ribu kaki alias melebihi ketinggian Dataran Tinggi Tibet, kawasan ini tetap tak bisa dilewati dengan alasan tingkat oksigen.
“Jika sebuah pesawat mengalami dekompresi pada ketinggian jelajah, masker oksigen akan terbuka dan pesawat akan turun dengan cepat ke ketinggian dengan lebih banyak oksigen, idealnya di bawah 10 ribu kaki,” tulis laporan Travel Leisure, dikutip Selasa (22/10/2024).
Selain itu, pegunungan juga paling berpotensi menciptakan risiko turbulensi sehingga dapat mengganggu kenyamanan penumpang. Maka dari itu, Dataran Tinggi Tibet “dihapuskan” dari jalur penerbangan demi kenyamanan dan keselamatan penumpang.
Sebelumnya, Wiranto merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Berikut adalah daftar lengkap penasihat khusus presiden:
1. Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan. 2. Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi Teknologi Pemerintahan 3. Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. 4. Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional. 5. Prof. Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi. 6. Prof. Muhadjir Effendy, M.A.P. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji 7. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional
Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 75 M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden.
“Mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan,” bunyi Keppres tersebut dikutip Selasa (22/10/2024).
Selain Luhut, nama Wiranto juga masuk sebagai Penasihat Khusus Presiden. Wiranto diangkat Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan
“Mengangkat Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan,” bunyi Keppres tersebut.
