Selama 10 tahun menjabat, Presiden Joko Widodo telah membangun begitu banyak infrastruktur di seluruh Indonesia. Untuk pembangunan infrastruktur yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) saja, pemerintahan Presiden Jokowi telah menginvestasikan dana sebesar Rp 1.855 triliun. Lantas bagaimana dampak pembangunan itu untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia?
Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan dampak pembangunan itu sebetulnya bisa dilihat dari tiga hal. Dia menyebut di antaranya tren peningkatan jumlah orang bekerja; tren penurunan tingkat pengangguran yang konsisten; dan angka kemiskinan, serta kemiskinan ekstrem yang konsisten turun selama satu dekade ini.
“Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar, memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, (7/10/2024).
Dia menjelaskan dampak pembangunan infrastruktur untuk peningkatan jumlah orang bekerja yang luar biasa. Setelah sempat turun selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, kata dia, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan signifikan di tahun 2022-2024.
Pria yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini mengatakan bahkan pada 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 juta orang. “Meningkat dibanding tahun 2023 yang terjadi penambahan sebanyak 3.0 Juta orang,” ujar Susiwijono.
Dia melanjutkan gara-gara pembangunan infrastruktur, tingkat pengangguran di Indonesia juga menurun. Susiwijono mengatakan pada 2024, angka pengangguran berhasil turun ke 4,8% dari populasi. Menurutnya angka ini lebih rendah dari masa sebelum pandemi Covid-19.
“Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82% dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19,” kata dia.
Selain itu, Susiwijono menuturkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem juga mengalami tren penurunan yang konsisten. Dia menyebut penurunan itu terutama terjadi pada kemiskinan ekstrem yang sudah mencapai 0,83%. Menurut dia, angka itu hampir mendekati target pemerintah yang menginginkan kemiskinan ekstrem di 0%.
Adapun merujuk pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta KPPIP Kemenko Perekonomian, selama menjabat 10 tahun Jokowi telah membangun beragam infrastruktur.
Di antaranya, telah dibangun jalan tol sepanjang 2.432 Km, jalan nasional baru sepanjang 5.999 Km dan pembangunan jembatan sepanjang 125.904 meter. Selain itu pemerintahan Presiden Jokowi juga telah membangun 11 pelabuhan laut, 20 bandara dan 7 proyek kereta api.
Sementara itu di bidang kedaulatan pangan, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 53 bendungan, serta pembangunan jaringan irigasi baru 1,2 juta hektare dan rehabilitasi irigasi seluas 4,6 juta hektare. Tak lupa pembangunan embung juga dilakukan sebanyak 1.371 unit.
Sedangkan untuk mendukung pengembangan hilirisasi industri, telah dikembangkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Sorong, Papua. Selain itu, lebih dari 100 kawasan industri dan pengembangan 3 Food Estate dilakukan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Merauke di Papua.
Di lain sisi khusus untuk proyek PSN, Susiwijono menuturkan selama 8 tahun pelaksanaannya (2016-2024) pemerintah berhasil menyelesaikan 210 proyek di seluruh Indonesia dengan total investasi Rp 1.855 triliun. PSN ini, kata dia, dibangun dengan paradigma Indonesia-sentris dengan cakupan pembangunan di seluruh Indonesia.
“Dampak ekonomi dari Pembangunan berbagai proyek PSN tersebut, menurut hasil studi yang dilakukan LPEM UI, pembangunan yang telah dilakukan sejak 2016-2023 saja telah berhasil menciptakan nilai perekonomian sekitar Rp 3.344 triliun,” ucap Susiwijono.
Dia menegaskan pemerintah akan terus mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi masyarakat. Komitmen keberlanjutan itu nampak dari APBN 2025 yang menganggarkan Rp 400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. APBN 2025 akan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Susiwijono menyebut anggaran itu di antaranya dialokasikan untuk pengembangan layanan dasar dan pangan; rumah susun 3.884 unit dan rumah khusus 596 unit, serta sarana dan prasarana pendidikan, hingga infrastruktur digital. Dia mengatakan pemerintah juga terus mengembangkan skema pembiayaan kreatif untuk pembangun infrastruktur ini. Salah satunya dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Mengingat kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang tidak sedikit, maka untuk mendorong pembiayaan Non-APBN,” ujar dia.