Suasana pembangunan tanggul pengaman laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Kawasan Muara Baru Jakarta, Senin (10/1/2022). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.
Ketiga calon gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 menyepakati proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jakarta dilanjutkan sebagai solusi atas penurunan laju permukaan tanah di Jakarta.
Dalam debat terakhir Pilkada DKI Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia menyetujui proyek tanggul laut dilanjutkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Tapi tambahan dari saya, pembangunan apa pun di Jakarta harus dengan prinsip ‘sustainable development’. Adil sosial, adil ekonomi, adil juga terhadap lingkungan,” kata Ridwan.
Di sisi lain, Ridwan menilai bahwa kelanjutan proyek tersebut juga harus melibatkan dialog dengan warga, LSM termasuk WALHI, untuk merumuskan solusi lain selain tanggul laut yang dinilai dapat memperparah banjir di kawasan pesisir.
Menambah tanaman mangrove di pesisir untuk mencegah banjir rob di pesisir Jakarta, kata Ridwan, juga menjadi bagian dari visi-misi, serta program kerja pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).
Senada dengan itu, calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun juga mengaku sepakat kelanjutan tanggul laut tersebut karena sudah menjadi program pemerintah.
Namun, Dharma kembali menekankan bahwa nelayan harus menjadi perhatian utama karena potensi kerugian ekonomi yang dialami per hari mencapai Rp26 juta.
Oleh karena itu, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyarankan agar kelanjutan proyek tanggul laut raksasa harus diikuti dengan penggantian pendapatan kepada nelayan sebesar Rp26 juta per hari atau Rp137 miliar per tahun.
“Kami menyarankan silakan (proyek) dilanjutkan, tetapi ingat masyarakat nelayan wajib diberikan ganti rugi setiap tahun Rp137 miliar,” kata Dharma