Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menjelaskan mengenai kesiapan pembentukan kementerian dan lembaga baru di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Dia mengatakan rencana itu sudah dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait, salah satunya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Semua sudah dikoordinasikan dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi dengan Kementerian PANRB,” kata Thomas ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu, (11/9/2024).
Thomas mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan anggaran dan dasar hukum pembentukan kementerian atau lembaga baru itu siap. Dengan demikian, dia berharap Prabowo bisa langsung mengeksekusi rencananya ketika terpilih nantinya.
“Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh Presiden Terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara andal,” kata dia.
Sebelumnya, perombakan nomenklatur kementerian di masa pemerintahan Prabowo semakin menguat. Badan Legislatif DPR RI baru saja menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk disahkan menjadi UU di rapat paripurna.
Revisi UU ini akan membuat pemerintah ke depan lebih fleksibel dalam menentukan jumlah instansi. Penambahan kementerian dan lembaga dapat dilakukan tanpa harus mengutak-atik UU.
Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo juga sudah blak-blakan soal rencana kakaknya membentuk kementerian baru. Misalnya dia mengatakan Prabowo berencana membentuk Kementerian Perumahan.
“Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu,” ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta.
Selain Kementerian Perumahan, Hashim mengatakan Prabowo juga berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Dia mengatakan pembentukan badan baru ini bukanlah upaya bagi-bagi kursi, melainkan untuk memaksimalkan penerimaan.