Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan sebanyak 43 proyek bendungan sebagai kontribusi PUPR terhadap ketahanan air. Adapun sebanyak 18 proyek bendungan masih dalam tahap penyelesaian dari total 61 bendungan yang dibangun Kementerian PUPR.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan capaian kinerja pembangunan infrastruktur selama 10 tahun di depan para kepala daerah pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Musrenbangnas berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024) yang dihadiri oleh para kepala daerah.
“Insyaallah akan selesai mungkin 60-an tahun ini. Kalau meleset dikit ya 54 bendungan. Karena yang lain dikebut pasti akan selesai,” kata Presiden.
Sebanyak 43 bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Bendungan Sadawarna di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten, dan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Kemudian Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan Bendungan Cipanas di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Diketahui bendungan menjadi salah satu infrastruktur krusial yang dibangun pemerintah melalui Kementerian PUPR. Adanya infrastruktur bidang sumber daya air ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat untuk penyediaan air irigasi, air baku, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik.
Berbagai capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air juga menjadi bukti kontribusi PUPR terhadap ketahanan air. Hal ini sejalan dengan gelaran World Water Forum ke-10 yang menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia komitmen serta kontribusi di bidang sumber daya air.
Melalui forum air terbesar di dunia ini, Indonesia bisa menjadi role model bagi negara lain karena keberhasilannya mengelola sumber daya air.
Sementara itu, Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Indonesia nantinya akan berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya air dan keberhasilannya.
“Indonesia juga akan menampilkan beberapa proyek dalam World Water Forum ke-10. Tentunya kita berharap bahwa dari pertemuan ini lahir berbagai kerja sama dan kesepakatan untuk ditindaklanjuti menjadi implementasi nyata,” kata Endra.
Penyelenggaraan World Water Forum ke -10 juga menjadi salah satu tonggak percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yakni akses air bersih dan sanitasi layak. Para pemangku kepentingan akan saling berkolaborasi dalam mencari solusi atas permasalahan air di dunia dalam forum tersebut.
Sebagai informasi, Indonesia merupakan negara ketiga di Asia setelah Jepang dan Korea Selatan yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Water Forum. Forum ini akan digelar pada 18-25 Mei 2024 itu akan menghadirkan tiga proses utama, yaitu tematik, regional, dan politik, serta enam subtema yang sejalan dengan hasil pembahasan Konferensi Air Dunia di New York pada 2023.
Selain bendungan, Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur untuk pelayanan air baku berupa embung sebanyak 1.367 hingga 2023. Pemerintah telah menyelesaikan Pembangunan Jaringan Irigasi seluas 463.315 hektar.
Tak hanya itu, Pemerintah juga melakukan Rehab Jaringan Irigasi seluas 2.184.153 hektar dan infrastruktur pelayanan air baik sebesar 44,27 m3 per detik. Lalu infrastruktur Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai dengan total panjang 1.901 km dan Bangunan Pengendali Sedimen dan Lahar sebanyak 423 buah yang tersebar di seluruh Indonesia.